Berita Trend Indonesia – Seperti yang kita tahu, negara Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam negara Indonesia terbagi menjadi hayati dan non hayati.
Sebagai informasi bahwa sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia, contoh dari sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan.
Sedangkan, sumber daya alam non hayati adalah segala sesuatu yang sudah disediakan oleh alam atau sudah tercipta dengan sendirinya, contoh dari sumber daya alam non hayati yakni seperti air, tanah, udara, mineral, bahan tambang, energi, dan angin.
Diketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam lengkap mulai dari hayati dan non hayati di dunia, bahkan kekayaan sumber daya alam Indonesia juga telah diakui oleh banyak negara di dunia.
Sumber daya alam dari negara Indonesia yang telah dikenal dan dijual belikan oleh banyak negara di dunia yakni meliputi, batu bara, sawit, nikel, emas, perkebunan, dan bahan energi lainnya.
Meskipun telah dikenal dengan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi pada realitanya, sampai saat ini negara Indonesia masih menjadi negara berkembang, dan banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan serta jauh dari kata sejahtera.
Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh aspek pemerintahan di rombak secara total, dan Presiden Prabowo Subianto juga membentuk lembaga khusus untuk mengelola investasi di Indonesia, karena dengan adanya investasi maka perekonomian negara Indonesia akan semakin meningkat dan banyak masyarakat juga yang merasakan dampak positifnya dari investasi.
Lembaga khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dijuluki dengan “Danantara”, dan kepanjangan dari Danantara sendiri ialah Daya Anagata Nusantara. Danantara mempunyai tugas dan peran utama dalam pengelolaan investasi Indonesia atau Badan Pengelola Investasi (BPI).
Presiden Prabowo Subianto juga optimis bahwa beberapa tahun kedepan perekonomian Indonesia akan meningkat secara drastis, dan negara Indonesia dapat meraih cita-citanya menjadi negara maju atau Indonesia Emas 2045.
Baru-baru ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan tentang syarat dan ketentuan agar ekonomi Indonesia dapat bertumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun kedepan.
Sri Mulyani mengatakan, jika perekonomian Indonesia ingin bertumbuh di tahun 2026 mendatang, maka negara Indonesia membutuhkan dana tambahan investasi minimal Rp 7.500 triliun rupiah.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah terjadi jika negara Indonesia tidak mempunyai tambahan investasi, karena investasi adalah penunjang utama pertumbuhan ekonomi negara, dan komponen investasi menyumbang 30 persen terhadap PDB, sehingga memang harus bertumbuh 5,9 persen year-on-year.
Selain komponen investasi, komponen konsumsi rumah tangga juga menjadi pilar utama dalam PDB, yakni angkanya mencapai 55 persen terhadap PDB, dan pemerintah telah menargetkan komponen konsumsi akan bertumbuh 5,5 persen pada tahun ini, terdapat beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah guna menunjang komponen konsumsi rumah tangga, beberapa cara tersebut meliputi meningkatkan kesempatan kerja, menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, dan menyalurkan bantuan sosial dan subsidi energi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Kolaborasi Sangat Diperlukan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia, pihak-pihak yang dimaksud ialah meliputi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara, dan pihak swasta.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah pusat harus menerapkan regulasi yang pasti dan kondusif untuk menjaga kestabilan perekonomian makro.
Sri Mulyani juga mengaku bahwa pihak swasta mempunyai peran penting dalam pembiayaan infrastruktur, ekonomi hijau, dan transformasi digital di Indonesia.
Pihak swasta melakukan kegiatan usahanya di Tanah Air Indonesia, jadi mereka harus mempunyai tanggung jawab dan kepedulian terhadap perekonomian Indonesia.
Disisi lain, pemerintah juga harus berani mengambil langkah tegas terhadap pihak swasta yang tidak mau membantu program dari pemerintah Indonesia.
